Undang -Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Keputusan / Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 24 / PER / M.KOMINFO / 5/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 42 / PER / M.KOMINFO / 10/2009 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin bagi Lembaga Penyiaran Asing yang Melakukan Kegiatan Peliputan di Indonesia

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2012 Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial

Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Batas Waktu Pembayaran Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Menteri Kominfo No. 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

Keputusan Menteri Kominfo No.2120 Tahun 2016 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Dalam Rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Keputusan / Peraturan  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Keputusan Dirjen Penyelengaraan Pos dan Informatika No.323 Tahun 2016 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Dalam Rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Peraturan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 02 Tahun 2016 tentang Format Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran