Undang -Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Keputusan / Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi Layanan Pos Universal, Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal, Dan Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 42 / PER / M.KOMINFO / 10/2009 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin bagi Lembaga Penyiaran Asing yang Melakukan Kegiatan Peliputan di Indonesia

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2012 Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial

Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Batas Waktu Pembayaran Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Keputusan Menteri Kominfo No.793 Tahun 2018 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Dalam Rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television)

Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, Dan Daerah Ekonomi Maju Dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast Dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika

Keputusan Menteri Kominfo No.534 Tahun 2018 Tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Keputusan / Peraturan  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Peraturan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 02 Tahun 2016 tentang Format Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Keputusan Dirjen Penyelengaraan Pos dan Informatika No. 167 Tahun 2018 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Dalam Rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penerapan Daerah Tertinggal dan Terluar dalam Penyelenggaraan Penyiaran Untuk Keperluan Radio Siaran Frequency Modulation

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2018 Tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation

Surat Edaran 

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2017 Mengenai Moratorium Permohonan Baru Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi secara Analog Melalui Terestrial

Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Sistem Perizinan Penyiaran Secara Online

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Terestrial Free To Air dengan Menggunakan Frequency Modulation untuk Keperluan Khusus